Social Asset versus Capital Asset: Soal Penyerobotan Tanah di Sikka

Social Asset versus Capital Asset

Soal Penyerobotan Tanah di Sikka

Oleh Yohanes Suban Kleden

Tanah adalah anugerah Pencipta bagi manusia di jagat ini. Sebagai anugerah, tanah dalam terang kosmologi berdimensi sosial, kultural, politis, ekonomis dan ekologis karena di sinilah manusia berpijak, berhuni dan beraktivitas demi keberlangsungan roda kehidupan dan penghidupan. Di tanah ini manusia mengafirmasi eksistensi dari mana ia berasal dan ke mana  ia pergi.

Menginsafi pentingnya nilai dan arti tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meringkaskan secara filosofis-substansial dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah juga tersemat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA memastikan adanya hubungan abadi antara Bangsa Indonesia dengan tanah. UUPA jelas berbasis pada kepentingan masyarakat karena ia menjadi sebuah UU yang sosialis-populis. Walaupun begitu, sejarah peradaban manusia sudah merilis miris tentang tanah. Tanah sering memicu berbagai problem sosial.

Sejak era orde baru hingga era reformasi problem tanah bertautan dengan dimensi hukum dan non hukum. Khusus dimensi hukum, sistem ekonomi liberalisme kaptalis telah membelenggunya. Pembelengguan sistem ini dijumpai dengan tersiarnya UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 1968. Bahkan dalam satu dasawarsa terakhir, sejumlah UU yang digadang-gadang, separuhnya menerpa UUPA dan UUD 1945.

Tak berlebihan, jika boleh dikatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka yang didapuk sebagai pemegang, pengelola dan pengguna barang milik daerah, dalam sebulan ini, juga sedang menongolkan kekisruhan tanah. Berdalil tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) sebagai aset daerah (miliknya) yang diserobot rakyat, Pemkab Sikka menggusur rumah warga di belakang Kampus ABA Santa Maria, Maumere. Tidak hanya itu, dengan dalil yang sama, ia hendak menggusur tanah-tanah lain termasuk tanah HGU Nangahale yang sedang diduduki masyarakat adat. Pertanyaan kita, benar dan baikkah Pemkab Sikka mendalilkan penggusuran tanah demi penertiban aset daerah?

Tanah Sebagai Aset Daerah

Sejatinya, aset mencorakkan istilah ekonomi. Istilah aset menyeroboti ruang lingkup hukum ketika dibataskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lampiran II PP tersebut mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dapat diklasifikasikan menjadi aset tetap dan aset tidak tetap. Tanah dikategorikan sebagai aset tetap.

Menilik deskripsi aset ini, ada dua simpul menawan. Pertama, tanah sebagai aset tetap dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah. Kedua, tanah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai capital asset, tanah sebagai faktor modal dalam proses pembangunan. Tanah menjadi benda ekonomi yang sangat penting dan bernilai tinggi.

Bertautan dengan persoalan tanah di atas; berbasis argumentasi tanah sebagai aset daerah dan mencernai aset dalam kaca mata PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemkab Sikka ditenggarai memaknai arti dan nilai tanah secara segmentaris. Tanah hanya direken dalam perspektif capital asset. Sebagai capital asset, tanah melahirkan target perburuan untuk memaksimalkan keuntungan. Tanah bersinonim dengan uang, sementara uang bersinonim dengan kekuasaan. Dengan itu, lebih banyak tanah berarti lebih banyak uang, dan lebih banyak uang berarti lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak tanah lagi.

Jika benar itu terjadi, Pemkab Sikka sedang terjebak dalam zona neokapitalis. Zona neokapitalis menggeser relasi kuasa tanah dari budaya magis-religius menjadi nilai ekonomis. Sumber-sumber tanah tidak lagi bernilai kultural tapi bernilai ekonomi (komoditas) semata. Relasi kuasa tanah tidak ditafsir dalam pemenuhan kebutuhan sub sistem, tapi pemenuhan pasar-pasar internasional; suatu sistem yang menuntut pelipatgandaan modal. Sebagian kecil uang ini dipergunakan untuk keinginan konsumtif dan bermewah-mewah, sebagian besar lainnya diubah ke dalam bentuk modal kembali. Proses ini berlangsung terus-menerus. Inilah yang dikenal sebagai hukum akumulasi modal.

Jika Pemkab Sikka tidak disinyalir semakin “lapar” akan tanah, ia sepatutnya berperan melakukan redistribusi tanah secara adil, bukan tereduksi oleh kepentingan pembangunan yang berimplikasi ketidakadilan dan kemiskinan.

Penyerobotan Aset Daerah

Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain, bukan satu hal baru terjadi di Indonesia. Secara umum, kata penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil-alih tanah milik orang lain sebagai tindakan melawan hukum, melawan hak orang lain. Karenanya, perbuatan itu dapat dituntut sesuai hukum pidana dan digugat seturut hukum perdata.

Ketika Pemkab Sikka, di satu sisi, menstempelkan sekelompok rakyat Sikka sebagai aktor penyerobotan tanah (aset daerah) beberapa waktu lalu, saat bersamaan Pemkab Sikka memaklumatkan bahwa tanah-tanah itu miliknya. Demi melajukan maklumat itu, ia melangsungkan penertiban. Penertiban dapat ditunaikan secara fisik, administratif dan hukum. Kita yakin saja, penertiban secara fisik dan administratif telah final. Sedangkan penertiban secara hukum, alhamdulilah sekiranya Pemkab Sikka sudah memiliki sertifikat atas tanah itu.

Di sisi lain, tersiar bahwa segelintir pegawai daerah sudah melalui mekanisme pengurusan hak kepemilikan terhadap tanah eks HGU. Ini menggambarkan, paling tidak, mereka telah memiliki sertifikat tanah. Lalu, apakah ada dua sertifikat di atas obyek tanah yang sama? Apakah ada pengalihan hak kepemilikan (pembalikan nama pemilik sertifikat) tanah dari Pemkab Sikka ke segelintir pegawai daerah?

Bila jawaban atas pertanyaan ini tak ditemukan, segelintir pegawai daerah juga dikategorikan sebagai pemeran penyerobotan tanah aset daerah.

Meski seperti itu, sertifikat tidak menjadi penjamin mutlak karena tatkala ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya, maka pengadilan yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Ini menampakkan bahwa hukum tanah kita menganut asas publikasi negatif.

Bak jelatang di hulu air, penganutan tanah aset daerah sebagai hak milik Pemkab Sikka menuai perkara yang selalu menyusahkan rakyat bahkan Pemkab sendiri. Rakyat susah karena harus digusur. Pemda susah karena mengabaikan kewajibannya untuk tidak menyusahkan rakyat. Pemda seyogianya tidak susah, jika memandang hak milik sebagai publiekrechtelijk, bukan sebagai privaterechtelijk. Makna sesungguhnya adalah Pemda sebagai satu organisasi kekuatan rakyat sekaligus pemegang mandat hak rakyat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus tanah. Kewenangan Pemda dalam pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dimilikinya. Tanah sebagai aset daerah dikuasai Pemkab. Dikuasai berarti tidak harus dimiliki.  Implikasi logisnya, Pemkab Sikka berkewajiban, (1) menghormati, melindungi dan memenuhi hak rakyat atas tanah. (2) Mencegah tindakan pihak lain yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak atas tanah. (3) Pada gilirannya, rakyat dan Pemkab Sikka tersenyum manis berujar, kita telah merdeka, bebas, mandiri dan menjadi tuan atas diri sendiri dan sumber penghidupan yaitu niang tana Sikka.***  (dimuat pada Flores Pos, Selasa, 16 Desember 2014)